“Jalan Terjal Transformasi Hilirisasi Sawit Berkelanjutan di Bumi Lariang”

Kelapa sawit tak pelak lagi adalah denyut nadi perekonomian di belahan utara Sulawesi Barat. Ribuan keluarga di Kabupaten Pasangkayu dan Mamuju Tengah menggantungkan dapur, cicilan kendaraan, hingga biaya pendidikan anak-anak mereka pada harga Tandan Buah Segar (TBS) di pabrik kelapa sawit.

Namun, di balik perputaran triliunan rupiah uang industri sawit ini, struktur kemitraan antara korporasi besar dan petani swadaya masih menyisakan ketimpangan struktural yang nyata.

Monopoli Timbangan dan Ketidakpastian Harga TBS

Keluhan berulang mengenai potongan tonase (taraf refaksi) yang sepihak di pintu pabrik terus menjadi duri dalam daging bagi para pekebun mandiri. Walaupun tim penetapan harga TBS provinsi rutin bersidang tiap bulan di Mamuju, harga aktual yang diterima petani di tingkat tengkulak pengepul desa seringkali anjlok jauh di bawah standar resmi.

Kondisi ini diperparah oleh lambatnya realisasi program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR). Pohon-pohon sawit yang ditanam pada era awal transmigrasi dekade 1990-an kini telah meninggi melebihi 15 meter dengan produktivitas buah yang menyusut drastis.

Kunci Emas: Penguatan Koperasi dan Pabrik Mini CPO Petani

Solusi jangka panjang bukanlah mengeluh di media sosial, melainkan keberanian politik pemda untuk mendorong petani berserikat dalam wadah koperasi sejati. Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) menyediakan alokasi hibah yang luar biasa besar untuk pendirian pabrik kelapa sawit mini (PKS Mini) milik serikat petani.

Jika petani memiliki saham langsung di pabrik hilir, mereka tidak lagi sekadar menjadi kuli panen, melainkan pemilik rantai nilai yang menikmati dividen pengolahan minyak makan merah dan energi biogas ramah lingkungan.