KPK Jadwalkan Pemeriksaan Menteri ATR Nusron Wahid Soal Kasus HGB

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melayangkan surat pemanggilan ketiga terhadap Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid. Agenda pemeriksaan sebagai saksi ini dijadwalkan berlangsung pada Rabu (28/10/2026) terkait penyidikan perkara dugaan suap pengurusan Hak Guna Bangunan (HGB) Summarecon Bogor serta dugaan korupsi di lingkungan Kementerian ATR/BPN.

Pemanggilan terbaru tersebut dikonfirmasi oleh Koordinator Masyarakat Anti-Korupsi Indonesia (MAKI), Boyamin Saiman. Ia menyebutkan bahwa penyidik telah mengirimkan surat resmi agar Nusron memenuhi kewajiban hukum setelah pada dua panggilan sebelumnya berhalangan hadir.

Desakan Penjemputan Paksa Jika Mangkir

Boyamin menegaskan pentingnya menteri bersikap kooperatif terhadap proses hukum di lembaga antirasuah. Menurut penjelasannya, pada pemanggilan kedua sebelumnya, Nusron berhalangan hadir karena sedang melakukan kegiatan di luar negeri.

Diharapkan yang bersangkutan hadir memenuhi panggilan. Jika kembali tidak hadir tanpa alasan sah, kami mendorong penyidik untuk mengambil langkah tegas sesuai prosedur hukum yang berlaku.

KPK terus mendalami dugaan praktik rasuah dalam proses penerbitan lisensi dan pengurusan HGB di wilayah Bogor. Penanganan kasus ini menjadi perhatian publik guna memastikan transparansi serta akuntabilitas tata kelola pertanahan nasional.